Bulan Ramadhan dapat menjadi momentum yang tepat untuk menakar kembali kebijakan hati. Penakaran ini begitu penting untuk mengetahui sejauh apakah kita sebagai individu dapat mencerna kebijaksanaan yang telah Allah ajarkan lewat alam. Bahkan sangat penting bagi para pemimpin untuk menimbang kembali nilai kebijaksanaan yang melekat pada dirinya – yang juga dapat berarti kebijaksanaan bangsa karena seorang pemimpin bangsa merupakan representasi daripada rakyatnya – sehingga menyadari kelebihan dan kekurangan dari kebijakan yang telah dikeluarkannya secara lebih transparan.

Di tengah hiruk pikuk politik serta ekonomi yang sejak lama belum pernah terbenahi dengan tuntas kita banyak melupakan alam kehidupan. Indonesia yang dahulu terkenal sebagai zamrud khatulistiwa, kini menyisakan banyak kisah menyedihkan tentang rusaknya alam. Kerusakan ini baik yang merupakan kejadian alami, – seperti gempa bumi dan tsunami – hingga yang merupakan kecerobohan manusia – seperti banjir, kebakaran hutan, penumpukan sampah, dan menyemburnya aliran lumpur panas dari dalam perut bumi. Keindahan sejarah dahulu sekarang telah menjadi realita yang menyakitkan.

Kericuhan seperti itu disebabkan oleh hilangnya orientasi makna dan kurangnya kesadaran mengenai hierarki hukum yang ada. Lihat saja tren kebutuhan yang berkembang saat ini, kita sudah jarang sekali melihat taman – taman indah dibandingkan mall-mall yang megah. Lihat saja hukum apa yang paling berkuasa saat ini, yaitu hukum politik yang sangat pragmatis dan berorientasi pada keuntungan sesaat.

Jika coba kita renungi dalam konsep hierarki hukum, sesungguhnya hukum yang paling teratas adalah hukum Allah (sunatullah), kemudian di dunia terejawantahkan dalam hukum alam, kemudian hukum masyarakat (adat, norma), hukum politik, dan terakhir adalah hukum teknologi. Prinsip hierarkinya adalah hukum yang berada di bawah merupakan hukum yang harus ‘mengabdi’ pada hukum yang berada di atasnya. Hukum alam tidak akan bisa mengatur hukum Allah, justru hukum alam harus berorientasi pada hukum Allah (misalnya, hujan akan turun sesuai perintah Allah). Begitu juga dengan terbuatnya hukum masyarakat, tidak boleh menentang hukum alam (misalnya oarng eskimo yang harus mengenakan baju tebal).

Kenyataannya pada saat ini kecenderungan para pemimpin adalah memprioritaskan kepentingan politiknya dibandingkan keharmonisan alam. Sehingga kebjakkan yang dibuat seringkali tidak berpihak pada kelestarian alam. Akibatnya, pada saat ini bangsa ini harus sering-sering berduka menelan pahitnya bencana alam yang alami maupun buatan. Kebijakan politik tidak mampu mengabdi pada kelestarian hutan, teraturnya tata letak kota, terurusnya sampah. Bahkan dalam kasus lumpur Lapindo, hukum teknologi mencederai keharmonisan alam.

Hierarki hukum merupakan sebuah ketentuan yang harus dipahami dalam membuat suatu kebijakan. Dalam keadaan saat ini dimana kebijakan politik menentukan banyak aspek kehidupan, maka seharusnya harus ’mengabdi’ pada hukum alam. Begitu juga dengan berkembangnya teknologi, harus sesuai dengan prinsip keharmonisan alam.

Pengikisan kerak hitam dosa, nafsu, dan bisikan setan pada bulan Ramadhan mulia ini harus mampu mengembalikan kita pada kearifan yang tinggi. Pada dasarnya bulan mulia ini mengajarkan kita tentang cermin yang bening untuk menilai sejauh apa kita telah tercemar dengan fatamorgana dunia. Karena jika pada bulan ini kita masih banyak merusak keharmonisan alam dan kehidupan kita, berarti setan memang telah menjadi sahabat yang nyata bagi kita, bukan lagi musuh yang nyata.