Fenomena yang berwarna menyambut pengumuman hari kelulusan menjadi marak di media. Bagi yang lulus, mereka merayakannya dengan suka cita, ada yang mencorat-coret seragam, ada yang kebut-kebutan, bahkan ada yang tawuran. Tak lepas juga ada sekolah yang memilih untuk mengadakan syukuran dengan hikmat dan penuh rasa berterima kasih kepada Allah SWT, dan juga ada yang mendermakan pakaian seragam SMA nya kepada orang-orang yang membutuhkan.

Jadi ingat, dulu saat aku dan teman-teman lulus UAN, kami malah sibuk mendiskusikan dan membuat suatu rencana untuk memprotes hasil kelulusan UAN kami. Pasalnya nilai yang kami yakini akan begitu bagus (berdasarkan pembahasan soal bersama) malah keluar tidak sesuai harapan. Sontak, isu konversi yang sebelum hari pengumuman telah beredar membuat kami tidak rela menerimanya. Jika tadi menggunakan kata kami, maka untuk gerak selanjutnya aku memilih untuk tidak gusar dengan keputusan itu. Karena jawaban otakku pada saat itu lebih pada “gak apa-apa lah dikasih ke temen2 yang di daerah, mereka lebih kesulitan karena kualitas pendidikannya kalah dibandingkan SMA di kota.” Tapi terakhir, katanya DEPDIKNAS memfasilitasi siswa yang ingin memperoleh nilai asli tanpa konversinya.

Lucu yah, dengan dalih mengatrol siswa yang di daerah untuk lulus pemerintah saat itu berani meningkatkan nilai standar (kalau tidak salah ingat dari 3,25 menjadi 3,75 pada angkatan lulus 2004). Hal ini juga dikait-kaitkan dengan gengsi bahwa negara tetangga, Malaysia telah mencapai standar nilai 7. Pada saat itu dalam hati aku marah-marah pada kebijakan aneh ini, tapi kemudian mencoba memaafkan dengan solusi yang “diiyakan” pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di daerah dan akan melakukan kajian yang komperehensif dalam mengeluarkan kebijakan mengenai UAN tahun depannya.

Namun, hingga saat ini ternyata permasalahannya tidak jauh berbeda. Aku memahami kesedihan teman-teman di daerah. Tadi aku menyaksikan berita di sebuah SMK di Aceh hanya terdiri dari 3 orang yang lulus (Jadi teringat dengan adik yang 2 tahun lagi akan menentukan dirinya lulus atau tidak dari SMA. Semoga kamu lulus Ikal…Amin… ). Tahun ini keluhan tentang kualitas pendidikan yang masih belum merata dengan standarisasi Se-Indonesia seakan-akan menjadi pelik.

Coba kita analogikan dengan berpikir akademik, dalam sebuah penelitian eksperimental ada sebuah kaidah, dua buah nilai yang berjumlah sama (yang merupakan hasil treatment) akan bermakna sama ketika telah suatu objek eksperimen diberikan treatment yang juga sama. Maka, seorang siswa SMA di Jakarta yang mendapat nilai 7 pada nilai matematikanya belum tentu sama maknanya dengan siswa SMA di Aceh yang mendapat nilai 7. Atau bahkan lebih ekstrim lagi, bisa jadi nilai 1 pada siswa yang bersekolah SMA di Aceh sama dengan nilai 7 yang didapat siswa dari Jakarta.

Aku selanjutnya mempertanyakan, mengapa DEPDIKNAS mengeluarkan kebijakan yang sangat sentralistik ini? Padahal sistem ketatanegaraan kita telah berubah menjadi terdesentralisasi sejak dilahirkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian menyebabkan Perubahan Kedua UUD 1945 seperti tertuang pada Bab VI Pemerintahan Daerah pasal 18, 18A, dan 18B. Perubahan aturan negara seperti di atas menempatkan daerah menjadi aktor sentral dalam pengelolaan republik yaitu dalam prinsip otonomi dengan desentralisasinya, termasuk kebijakan mengenai UAN ini. Jadi pengelolaan kebijakan mengenai pendidikan tidak semata-mata top-down tetapi juga perlu terintegrasi dengan aspek lapangan bottom-up.

Untuk lebih operasional, aku memberikan beberapa ide untuk pengambilan kebijakan ini…

1. Tentukan aturan standarisasi yang berbeda-beda, silahkan kaji apakah sebaiknya disamakan dalam standar Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, atau sampai ke tingkat sekolah??

2. Berikan penilaian akreditasi ke semua SMA dengan indikator yang komperehensif, sehingga dapat menjadi data bagi penentuan kebijakan.

3. Biasakan mengapresiasi lembaga atau instansi bahkan perorangan yang berprestasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

4. Realisasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan! Mau menunggu apa lagi untuk bangkit? Pendidikan adalah syarat utama!

Aku paham persoalan tidak semudah seperti yang kulihat, tapi membuat kebijakan pendidikan bukanlah untuk menciptakan persoalan yang lebih banyak, karena kita membuat kebijakan untuk manusia, bukan robot…